MER-C Berikan Bantuan untuk 55 Nelayan Indonesia yang Ditahan di Myanmar

Selain menyalurkan bantuan kepada korban konflik dan pengungsi di Rakhine State, Tim ke-2 MER-C untuk Myanmar juga mengunjungi nelayan Indonesia yang saat ini ditahan di Yangon. Nelayan Indonesia yang berjumlah 55 orang ditahan otoritas Myanmar karena melanggar batas wilayah perairan Myanmar. Sudah satu tahun lebih para nelayan ini ditahan dan KBRI di Yangon tengah mengupayakan pembebasan mereka. Kunjungan ini dimungkinkan setelah Kedutaan Besar RI di Yangon memfasilitasi izin bagi Tim MER-C. Awalnya Tim MER-C berharap dapat melakukan juga pemeriksaan kesehatan kepada para nelayan asal Indonesia tersebut. Namun ternyata hal ini belum memungkinkan karena diperlukan waktu lebih lama untuk pengurusan izin untuk pemeriksaan kesehatan. Rabu (25 Februari 2015), sekitar pukul 2 siang, didampingi staf KBRI Yangon, Tim MER-C menuju lokasi penahanan 55 nelayan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Tim MER-C juga membawa bantuan berupa 70 paket tikar dan kaos kaki yang akan dibagikan kepada para nelayan. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit membantu para nelayan Indonesia ini melawan dinginnya ruang tahanan. Sekitar satu jam, Tim MER-C yang diketuai dr. Meaty Fransisca bertemu dan berbincang dengan para nelayan asal Indonesia. “Sebenarnya para nelayan tersebut tidak mengetahui kalau mereka telah melanggar batas perairan,” ujar dr. Meaty yang telah dua kali mengikuti Misi Kemanusiaan MER-C ke Myanmar. “Kami turut prihatin dan berharap Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dapat segera membantu proses pembebasan para nelayan ini,” lanjut dr. Meaty. Dr. Meaty juga menambahkan bahwa pada pertemuan tersebut para nelayan meminta bantuan buku-buku bacaan berbahasa Indonesia, khususnya buku-buku yang dapat meningkatkan keimanan mereka. “Bahan bacaan sangat diperlukan untuk mengisi waktu selama dalam tahanan. Sudah setahun lebih ini mereka tidak menemukan bahan bacaan berbahasa Indonesia. Selama dalam tahanan juga nyaris tidak ada yang bisa dikerjakan. Apabila hal ini terus berlanjut mereka khawatir bisa menjadi stress,” ungkap dr. Mea, sapaan akrab dr. Meaty. Untuk itu, usai kepulangan Tim dari Myanmar, MER-C langsung mengirimkan satu paket buku-buku melalui staf Kemenlu RI yang akan berangkat ke Myanmar. Menurut info dari KBRI Yangon, paket buku-buku tersebut sudah diterima oleh para nelayan Indonesia di Yangon.
Myanmar Dulu dan Kini serta Peran Penting Indonesia

Setelah menunggu proses pengurusan ijin di pihak-pihak terkait selama + 3 bulan, akhirnya pada tanggal 16 Februari 2015 MER-C dapat mengirimkan Misi Kemanusiaan ke-2 ke Myanmar. Misi kemanusiaan ke-2 ini berselang lebih dari 2 tahun dari misi pertama sebelumnya pada September 2012. Tujuan dari Tim ini adalah melaksanakan penilaian ulang kondisi terkini pasca konflik di Rakhine State dan menindaklanjuti rencana pembangunan “Indonesia Health Center”. (Laporan Misi Kemanusiaan ke-2 MER-C ke Myanmar) Berbekal Nota Diplomatik dari Kemenlu RI dan bantuan dari KBRI Yangon, akhirnya Tim MER-C mendapat izin untuk bisa masuk sampai ke Sittwe, Rakhine State, dimana konflik komunal antara Muslim Rohingya dan Budha Rakhine terjadi. Tim yang dikirimkan sebanyak 7 orang relawan dengan berbagai keahlian baik medis maupun non medis. Misi berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 16–26 Februari 2015. Karena proses perizinan yang sangat ketat bahkan harus mendapat persetujuan hingga ke Kantor Kepresidenan Myanmar, maka dari 10 hari masa tugas, Tim MER-C mendapat izin tinggal selama 3 hari untuk mengunjungi lokasi kamp-kamp pengungsian di Rakhine State. Dengan pengawalan ketat sepanjang perjalanan oleh tentara Myanmar, Tim MER-C berkesempatan mengunjungi 7 kamp pengungsian dari sekitar 15 kamp yang ada di Sittwe saja, Ibukota Rakhine State. Ketujuh kamp yang dikunjungi Tim MER-C terdiri dari 4 kamp Muslim dan 3 kamp Budha/Rakhine, sbb: Pertama, Kamp That Kay Pin (Kamp Muslim) Kedua, Kamp Kaung Doke Khar (Kamp Muslim) Ketiga, Kamp West San Pya (Kamp Muslim) Keempat, Kamp Say Tha Mar Gyi (Kamp Muslim) Kelima, Kamp Say Young Su (Kamp Rakhine/Budha) Keenam, Kamp Sad Yo Kya 1 (Kamp Rakhine/Budha) Ketujuh, Kamp Sad Yo Kya 2 (Kamp Rakhine/Budha) Tim MER-C cukup terkejut melihat sudah banyak perubahan yang terjadi di kamp-kamp pengungsian di Sittwe ini, dibandingkan saat Tim MER-C berkunjung pada September 2012 lalu. Kegiatan belajar mengajar di kamp-kamp di Sittwe sudah mulai berjalan meskipun dengan bangunan sekolah yang masih sangat sederhana (semi permanen). Sarana dan kegiatan pelayanan kesehatan juga sudah mulai berjalan. Layanan kesehatan berlangsung di klinik-klinik dalam kamp dan di Rumah Sakit emergensi dalam kamp. Pelayanan berlangsung rutin setiap Senin-Jumat mulai pukul 08.00-14.00. Diluar jam tersebut ada bidan dan perawat yang bertugas, bila terjadi kasus gawat darurat, ambulans bisa dipanggil dan pasien dapat dirujuk ke rumah sakit di pusat kota Sittwe. Selain program pelayanan kesehatan di Klinik atau RS, terdapat juga program mobile clinic rutin setiap hari, program vaksinasi di tiap-tiap klinik, layanan antenatal care oleh bidan dan pelatihan persalinan untuk tenaga kesehatan tradisional. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, terdapat juga program penyuluhan kebersihan dan program penyuluhan TB paru. Telah tampak juga toilet dan sumber air bersih di tiap-tiap kamp. Sebagian besar bantuan diberikan secara otonom dari lembaga donor internasional dengan koordinasi langsung dengan pemerintah setempat. Bantuan Indonesia dan Rencana Pembangunan “Indonesia Health Center” Tim MER-C pada misi kemanusiaan ke-2 ini menyalurkan bantuan berupa 1 unit ambulans, bantuan obat-obatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Rakhine State, bantuan makanan ke masing-masing kamp, bantuan sprei dan selimut sebanyak 200 paket untuk disebar ke klinik-klinik dan Rumah Sakit, serta dua unit genset. Indonesia sendiri melalui Pemerintah RI memberikan bantuan untuk pembangunan 4 unit sekolah. Lokasi pembangunan sekolah diantaranya di wilayah Minbya, masih dalam provinsi Rakhine State. Namun, karena izin kunjungan Tim yang singkat dan diperlukan izin lenih lanjut untuk mengunjungi Minbya, Tim MER-C tidak berkesempatan mengunjungi wilayah ini. Menurut informasi, wilayah pengungsian di Minbya, kondisinya belum sebaik kamp pengungsian di Sittwe. Dua unit genset bantuan dari rakyat Indonesia melalui MER-C, rencananya akan ditempatkan di sekolah Indonesia di Minbya. Untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi korban konflik komunal di Rakhine State, atas nama dan donasi dari rakyat Indonesia, MER-C mencanangkan program jangka panjang berupa pembangunan “Indonesia Health Center”. Melihat langsung kondisi kamp pengungsian di Sittwe, Rakhine State yang sudah berkembang cukup baik, maka MER-C berencana untuk menjalankan program pembangunan “Indonesia Health Center” ke wilayah pengungsian lain yang masih minim sarana kesehatan, seperti di Minbya, dimana sekolah Indonesia berada. Perlakuan Diskriminatif Meskipun sudah banyak perubahan yang terjadi, namun berdasarkan pengamatan Tim MER-C masih berlangsung permasalahan krusial, yaitu perlakukan diskriminatif yang akan menjadi masalah utama ke depan, khususnya bagi sebagian besar warga muslim di Myanmar, tidak hanya warga muslim dari etnis Rohingya. Pertama, Stateless. Stateless adalah masalah yang dihadapi sebagian besar warga muslim di Myanmar. Sampai dengan saat ini mereka belum diakui sebagai warga negara Myanmar. Mereka tidak mempunyai kartu identitas penduduk tetap yang menjadi hak setiap warga negara. Hal ini menyebabkan warga muslim misalnya tidak dapat membuat paspor, anak-anak yang lulus sekolah tidak bisa mendapat ijazah sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dsb. Kedua, Warga kamp muslim di Rakhine State tidak dapat keluar masuk Kamp dengan bebas, harus ada alasan yang sangat penting untuk bisa mendapat izin keluar dari kamp. Suasana berbeda kami temui saat mengunjungi kamp Budha. Warga kamp Budha dapat keluar masuk kamp dengan bebas dan mudah untuk bekerja, bersekolah, dsb. Peran Penting Indonesia Permasalahan stateless atau tidak diakuinya sebagian besar warga Muslim di Myanmar sebagai warga negara oleh Pemerintah setempat ditambah tidak bisanya warga muslim dalam penampungan di Rakhine State keluar masuk kamp dengan bebas adalah perlakuan yang sangat diskriminatif. Hal ini tentu sangat disayangkan di kala perubahan-perubahan terjadi lebih baik di kamp-kamp yang ada. Terlebih lagi warga muslim Myanmar sudah turun temurun tinggal di negara ini dan berjuang bersama hingga tercapai kemerdekaan Myanmar. Indonesia sebagai bangsa yang besar di Asia Tenggara kami harapkan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Rekomendasi MER-C kepada Pemerintah RI dalam membantu penyelesaian permasalahan di Myanmar sbb: Pertama, Mendorong Pemerintah Indonesia aktif melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemerintah Myanmar mengenai masalah kewarganegaraan bagi minoritas muslim Myanmar; Kedua, Bersama Pemerintah RI dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan/perundingan-perundingan regional dan internasional untuk mengangkat isu kewarganegaraan minoritas muslim di Myanmar disamping isu kemanusiaan yang berkembang; Ketiga, Pemerintah RI memfasilitasi program-program bantuan dari lembaga-lembaga di Indonesia untuk mewujudkan program-program jangka menengah dan panjang khususnya di Rakhine State, Myanmar.