MER-C Terkejut dengan Pernyataan Jusuf Kalla Terkait Penyelesaian Konflik Palestina – Israel
Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad mengaku terkejut dengan pernyataan Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla saat menjadi narasumber pada suatu diskusi yang diadakan oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia di Jakarta, Jumat (19/8). Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla mengatakan bahwa jika Indonesia ingin menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Palestina – Israel, maka Indonesia harus mengenal dan mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak, tidak saja dengan Palestina, namun juga dengan Israel. “Kami terkejut dengan pernyataan Pak Jusuf Kalla dalam forum diskusi itu bahwa untuk mendamaikan konflik Palestina – Israel, maka Indonesia harus mempunyai hubungan dengan keduanya, yaitu dengan Palestina dan juga dengan Israel,” ujar Sarbini. Pernyataan tersebut menurutnya akan melukai sejarah dan upaya Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Sarbini justru berpandangan Indonesia tidak patut membuka hubungan dengan Israel. Pasalnya, banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Israel, seperti masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), penindasan, perampasan, pengrusakan properti warga Palestina, dsb. “Israel telah melakukan berbagai pelanggaran HAM dan penjajahan di tanah Palestina, dimana hal ini tidak sesuai dengan konstitusi negara kita dan sejarah bangsa Indonesia yang selama ini melakukan pembelaan terhadap Palestina,” tambahnya. Oleh karenanya, Sarbini berpendapat bahwa pernyataan Jusuf Kalla tersebut tidak dapat diterapkan untuk konflik Palestina – Israel. “Pak JK adalah seorang Tokoh Bangsa yang kita hormati karena beliau seorang juru damai yang tangguh dan sudah teruji. Kita semua mengakui hal tersebut,” ujar Sarbini. “Namun menurut pandangan kami, niat Pak JK untuk membuka hubungan dengan kedua belah pihak tidak dapat diterapkan untuk kasus konflik Palestina – Israel,” tambahnya. “Hanya Amerika yang bisa mendamaikan konflik Palestina – Israel, itupun kalau Amerika serius dan tidak memihak,” ujarnya. Ketua Presidium MER-C ini juga berpandangan bahwa pernyataan mantan Wakil Presiden RI ini akan kontra produktif terhadap upaya yang dilakukan Indonesia selama ini. Untuk itu, ia berharap Indonesia tetap konsisten terhadap solusi dua negara. “Kami berharap Indonesia (pemerintah) tetap konsisten terhadap solusi dua negara, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda dan belum ada progress dari solusi tersebut.” Jakarta, 23 Agustus 2022
Pimpinan MER-C Kritik Penutupan Tujuh Organisasi HAM Palestina
Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad mengkritik langkah Israel yang menutup tujuh organisasi HAM Palestina. Sarbini berpandangan langkah Israel tersebut patut dikecam karena merupakan langkah illegal. Sarbini berpandangan bahwa hal ini dilakukan Israel agar mereka lebih leluasa membungkam aktivis Palestina yang kritis terhadap kesewenangan pihak keamanan Israel sekaligus berupaya menutupi aktivitas jahat mereka di kawasan Palestina yang menghancurkan properti dan penangkapan para warga sipilnya. Adapun langkah sebagian anggota Uni Eropa yang menyatakan keberatan dengan penutupan tujuh kantor organisasi HAM Palestina menurut Sarbini hal ini patut diapresiasi. “Sikap Uni Eropa yang keberatan dengan penutupan tujuh kantor organisasi HAM Palestina patut kita apresiasi. Namun, kami harap Uni Eropa tidak cukup dengan menunjukkan sikap tidak nyaman atas langkah Israel tersebut, tapi harus dengan tegas dan mendesak Israel agar menghentikan keputusan yang melanggar hak demokrasi dan hukum internasional,” ujar Sarbini. Lebih lanjut Pimpinan MER-C ini juga menekankan bahwa MER-C sebagai organisasi yang concern di bidang kemanusiaan dan perdamaian akan terus memantau perkembangan kemanusiaan di Palestina. “Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada konstitusi dan sejarah,” tegasnya. Sementara itu, kepada dunia internasional Sarbini juga meminta agar tetap memantau dengan serius dan konsisten perkembangan HAM yang terjadi di Palestina. “Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan pihak Israel terhadap Palestina tidak boleh kita biarkan dan abaikan,” imbuhnya. Tujuh organisasi HAM Palestina yang menjadi sasaran penutupan paksa oleh Israel adalah Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine, Health Work Committees (HWC), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), dan the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC). Israel menuduh organisasi-organisasi tersebut terafiliasi dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.